Menyajikan berita terbaru, tercepat, dan terpercaya. hubungi kami di : 0821-77284898 - Jl. Tunggul II No. 1148 RT. 034 RW.002 Talang Betutu Sukarami Palembang : redaksi@liputan-sriwijaya. http://liputan-sriwijaya.co.id id-id https://liputan-sriwijaya.co.id/berita/detail/polres-oki-perkuat-koordinasi-lintas-sektor-untuk-antisipasi-karhutla-di-musim-kemarau OGAN KOMERING ILIR – Menghadapi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau, Polres Ogan Komering Ilir (OKI) terus memperkuat langkah pencegahan melalui koordinasi lintas sektor. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggelar Sosialisasi Penanganan Karhutla di Aula SAR Polres OKI, Rabu (8/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi wadah konsolidasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan persepsi, memperkuat sinergi, serta menyusun langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sosialisasi dibuka langsung oleh Kapolres OKI, AKBP Eko Rubiyanto, S.H., S.I.K., M.H., yang didampingi Kasat Reskrim AKP Raka Dwi Darma, S.Tr.K., S.I.K., M.M. Dalam sambutannya, Kapolres menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat dari seluruh elemen pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, hingga masyarakat. Menurutnya, karhutla merupakan persoalan serius yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga keselamatan bersama. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi. "Karhutla merupakan persoalan bersama yang harus dihadapi secara terpadu. Pencegahan menjadi langkah yang paling efektif melalui penguatan koordinasi, deteksi dini, dan respons cepat ketika muncul titik api," ujar AKBP Eko Rubiyanto. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan memperkuat patroli, melakukan edukasi kepada masyarakat, serta mengoptimalkan pemantauan titik-titik rawan kebakaran agar potensi karhutla dapat ditekan sedini mungkin. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai unsur lintas sektor, di antaranya perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Camat, Forum Kepala Desa, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV dan V, Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satpol PP dan Damkar, Hutama Karya, personel Satreskrim Polres OKI, serta para Kanit Reskrim Polsek jajaran. Kehadiran seluruh unsur tersebut menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang kerap meningkat saat musim kemarau. Dalam sesi pemaparan materi, peserta mendapatkan pembekalan dari pakar kehutanan dan kebakaran hutan, Prof. Dr. Ir. H. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., yang memberikan materi secara daring melalui Zoom Meeting. Dalam paparannya, Prof. Bambang Hero Saharjo menjelaskan pentingnya strategi pencegahan berbasis deteksi dini, pemetaan wilayah rawan kebakaran, pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan, serta penguatan kolaborasi antar instansi sebagai kunci utama dalam meminimalkan risiko terjadinya karhutla. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai langkah-langkah penanganan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi apabila ditemukan titik api, sehingga kebakaran tidak meluas dan dapat segera dikendalikan. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Polres OKI berharap sinergi yang telah terjalin antar instansi dapat terus diperkuat sehingga upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan semakin optimal. Dengan koordinasi yang solid, deteksi dini yang maksimal, serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, diharapkan risiko terjadinya karhutla di Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat diminimalkan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, dan stabilitas aktivitas sosial maupun ekonomi di wilayah tersebut.(***) https://liputan-sriwijaya.co.id/berita/detail/berita-pressanggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd-provinsi-sumatera-selatan-sumsel-dari-daerah-pemilihan-dapil-i-kota-palembang-menggelar-reses-masa-sidang-vi-tahun-anggaran-2026-sebagai-bagian-dari-upaya-menyerap-aspirasi-masyarakat-secara-langsung Reses Dapil I meliputi wilayah Kecamatan Bukit Kecil, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Gandus, Jakabaring, Plaju, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, dan Kertapati. Pada Senin (7/7/2026), kegiatan reses dipusatkan di RSUD Palembang BARI dan dihadiri jajaran manajemen rumah sakit, tenaga kesehatan, pegawai, serta masyarakat. Kegiatan dipimpin Koordinator Dapil I, Chairul S. Matdiah, S.H., M.H. dari Fraksi Partai Demokrat, didampingi anggota DPRD Sumsel lainnya, yakni Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. (Fraksi Golkar), Firmansyah Hakim, S.H. (Fraksi NasDem), Ir. Romiana Hidayati (Fraksi PDI Perjuangan), Muhammad Toha, S.Ag. (Fraksi PKS), serta Abdullah Taufik, S.E., M.M. (Fraksi Gerindra). Dalam kesempatan tersebut, anggota DPRD Sumsel Muhammad Toha, S.Ag. menyampaikan apresiasi atas antusiasme jajaran RSUD Bari yang memanfaatkan forum reses untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan pelayanan kesehatan. "Alhamdulillah, pada reses kali ini seluruh jajaran RSUD Bari sangat antusias. Banyak masukan yang disampaikan, mulai dari pelayanan BPJS Kesehatan hingga kebutuhan fasilitas rumah sakit. Dialog seperti ini sangat penting untuk memudahkan komunikasi antara masyarakat, rumah sakit, dan DPRD," ujarnya. Muhammad Toha berharap pelayanan kesehatan di RSUD Bari terus meningkat sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang nyaman, ramah, dan berkualitas. "Kami berharap masyarakat selalu diberikan kesehatan. Bagi yang sedang sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Pelayanan di RSUD Bari sudah baik dan ramah, namun tentu masih ada beberapa kebutuhan yang harus diperhatikan bersama agar pelayanan semakin optimal," katanya. Ia menegaskan berbagai usulan yang disampaikan dalam reses tersebut akan menjadi bahan pembahasan DPRD Sumsel dan akan diperjuangkan sesuai mekanisme serta kewenangan yang ada. Sementara itu, Direktur Utama RSUD Palembang BARI, dr. Amalia, M.Kes., mengapresiasi pelaksanaan reses DPRD Sumsel yang dinilai menjadi sarana efektif untuk menyampaikan kebutuhan rumah sakit secara langsung kepada para wakil rakyat. Menurutnya, salah satu kebutuhan yang mendesak saat ini adalah penambahan armada mobil jenazah yang masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan pelayanan masyarakat. "Kami berharap DPRD Sumsel dapat mendukung penambahan mobil jenazah untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. Saat ini jumlah armada yang tersedia masih terbatas," ujarnya. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan adanya dukungan program beasiswa pendidikan dokter spesialis guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan. "Kami juga berharap adanya dukungan DPRD untuk beasiswa pendidikan dokter spesialis agar jumlah dokter spesialis di RSUD Bari semakin bertambah dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal," kata Amalia. Ia menjelaskan bahwa saat ini RSUD Bari masih membutuhkan tambahan dokter spesialis pada sejumlah bidang layanan kesehatan. Bahkan beberapa layanan subspesialis masih belum tersedia sehingga pasien harus dirujuk ke rumah sakit lain. "Kami masih membutuhkan beberapa dokter spesialis dan subspesialis. Untuk layanan tertentu seperti subspesialis jantung anak maupun beberapa subspesialis penyakit dalam masih belum tersedia. Semakin banyak tenaga dokter spesialis yang dimiliki, maka pelayanan kepada masyarakat akan semakin lengkap dan berkualitas," jelasnya. Senada dengan itu, salah seorang pegawai RSUD Bari, Riska, menyampaikan bahwa rumah sakit saat ini hanya memiliki dua unit mobil jenazah sehingga belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pelayanan secara maksimal. "Kami berharap ada penambahan mobil jenazah agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih maksimal dan kebutuhan yang ada bisa terpenuhi dengan baik," ungkapnya. Melalui pelaksanaan reses tersebut, DPRD Sumsel memperoleh berbagai masukan terkait peningkatan pelayanan kesehatan, penguatan sumber daya manusia tenaga medis, serta pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit. Aspirasi yang telah dihimpun selanjutnya akan dibahas dan diperjuangkan dalam forum DPRD Sumsel bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.( Putra)